Hukum Pertanahan Adat / Rosnidar Sembiring | UPA Perpustakaan UIN Palangka Raya

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Hukum Pertanahan Adat / Rosnidar Sembiring

Text

Hukum Pertanahan Adat / Rosnidar Sembiring

Sembiring, Rosnidar - Nama Orang;

Judul : Hukum Pertanahan Adat
Penulis : Rosnidar Sembiring
Edisi : Edisi 1 Cetakan 1
Penerbit : Rajawali : Depok, 2017.
ISBN : 9786024251611

Abstrak Informatif :

Pemahaman mengenai hukum adat pertanahan atau hukum pertanahan adat merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang ilmu hukum. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal itu disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (adatrechtsgemeenscap) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (bescikkingsrecht) yang dimasalahkan merupakan lembaga hukum menurut sistem hukum nasional.
Kedua lembaga ini berkaitan dengan hukum pertanahan yang sejak tahun 1960 telah diundangkan dalam Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan produk hukum nasional, dan oleh karena itu termasuk ke dalam sistem hukum nasional. Substansi penting buku ini sangat komprehensif, mengingat langkanya referensi tentang hukum pertanahan adat.
Secara faktual perubahan yang terjadi pada sebuah hukum adat adalah hanya terbatas pada instrumen-instrumennya saja, yang mana perubahan tersebut sejatinya tidak secara substansi mengubah nilai-nilai luhur yang telah mengakar dan menjadi pedoman baik bagi masyarakat hukum adat itu sendiri hingga masyarakat yang telah beralih menjadi sebuah masyarakat modern sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri jika hukum adat hukum yang hidup, syarat dengan perkembangan zaman yang dinamis.
Buku ini dalam pembahasannya terdiri atas 8 bap yang mencakup bab 1 hukum adat pertanahan; bab 2 hak ulayat; bab 3 hak perseorangan atas tanah adat; bab 4 perjanjian atas tanah; bab 5 perjanjian yang menyangkut tanah; bab 6 hak-hak ulayat di beberapa daerah di Indonesia; bab 7 putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-IX/2012 mengenai pengujian terhadap Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan pembahasan diakhiri pada bab 8 beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang masyarakat hukum adat.
Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Pertanahan.